Ketua DPRD Purbalingga: Kami Tidak “Mutung”


Ketua DPRD Purbalingga: Kami Tidak “Mutung”


By:
Date Uploaded:
Description: Ketua DPRD Purbalingga: Kami Tidak “Mutung”

Terkait Molornya Penetapan APBD P
Bakal Konsultasi dengan Bupati

PURBALINGGA – Imbas dihapusnya anggaran untuk kegiatan pokok-pokok pikiran dewan dalam APBD Perubahan Tahun 2017, membuat hubungan antara eksekutif dan legistatif kurang harmonis. Untuk itu, Pimpinan DPRD Purbalingga akan menemui Bupati Purbalingga.

Rencananya, pertemuan dengan bupati diagendakan awal pekan. Upaya tersebut ditempuh untuk mendapatkan gambaran lebih jelas soal dana-dana pokok pikiran dewan yang dihapus dari APBD Perubahan yang tinggal menunggu penetapan.

Usai rapat pimpinan, Sabtu (15/7) kemarin, Ketua DPRD dan wakil ketua bersepakat membawa masalah tersebut kepada bupati. Namun Wakil Ketua DPRD Purbalingga Adi Yuwono mengatakan, tetap meminta anggaran pokok pikiran dewan tetap dianggarkan.

Ilustrasi/DOK/Radar Banyumas

“Kami akan duduk bersama dan mendengar langsung dari bupati maupun Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga. Semoga segera ada titik temu dan menjadi pertimbangan mengambil kebijakan yang lebih baik,” kata Adi.

Sementara itu, Ketua DPRD Tongat kembali menegaskan soal molornya penetapan dan persetujuan bersama APBD Perubahan 2017 bukan karena legislatif mutung (marah, red). Namun karena memprioritaskan pembahasan Raperda yang mengatur teknis PP Nomor 18 Tahun 2017 lebih dahulu.

“Bagaimana APBD Perubahan disahkan sementara perda terkait PP belum selesai. Itu merepotkan kami, karena terkait keuangan atau anggaran,” tegas Tongat.

Hak keuangan anggota dewan dalam PP bisa dibayarkan jika sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda). Untuk itu, saat ini Perda tersebut menjadi prioritas. Jika Perda sudah ditetapkan, dewan akan langsung menangani perda perubahan sepanjang bulan Juli.

“Sekarang KUA PPAS sudah dibahas, kini tinggal persetujuan RAPBD. Saya kira tidak terlambat, masih ada waktu,” ungkapnya.

Terkait konsultasi dengan bupati, Tongat mengatakan, anggota dewan akan mendesak bupati agar PP Nomor 18 Tahun 2017 yang mengatur keuangan anggota dewan harus masuk pada Perubahan APBD 2017. (amr/sus)

Tinggalkan Balasan